Covid - 19 Kembali Merebak di Tiongkok, Pemerintah Diminta Waspada

27-12-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Munchen/nr

 

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mewaspadai dan mempelajari secara baik merebaknya kembali Covid-19 di Tiongkok. Menurut Saleh, hal ini penting dilakukan mengingat adanya informasi awal dari Presiden Joko Widodo bahwa (Jokowi) bahwa pada akhir Desember atau awal Januari PPKM di Indonesia akan diakhiri. Di sisi lain, masyarakat menerima kabar bahwa Covid-19 mulai merebak lagi di Tiongkok.

 

"Dulu, Indonesia kan juga bebas Covid-19. Tetapi, itu ternyata tidak lama. Begitu sampai di Indonesia, perkembangannya dahsyat. Ada banyak yang terpapar dan korban jiwa. Kita boleh saja melakukan pelonggaran. Tetapi, kita tetap harus cari cara agar masyarakat aman. Pandemi Covid-19 yang kita lalui selama lebih dua tahun, jangan terulang lagi," ujar Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (26/12/2022).

 

Saleh mengatakan pihaknya bisa memahami rencana pemerintah untuk mencabut PPKM. Hal ini karena, kasus Covid-19 secara umum di dunia internasional telah mereda. Pencabutan PPKM penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

 

"Adalah fakta bahwa banyak negara yang mengalami resesi pascapandemi. Kita perlu menghindari itu dengan mengaktifkan kembali aktivitas warga di sektor publik," tuturnya.

 

Dengan mencabut PPKM, pemerintah, menurutnya, mau menaikkan produktivitas dan kreativitas warga. "Harapannya, ekonomi tumbuh dan berkembang. Angkatan kerja kita yang sangat tinggi dapat digerakkan untuk kepentingan nasional," ungkap Politisi Fraksi PAN itu.

 

Dalam konteks itu, Saleh meminta pemerintah melakukan beberapa hal. Pertama, memastikan vaksin booster sudah mencapai target minimal. Menurut dia, hal tersebut penting mengingat masih banyak warga yang hanya divaksin satu kali atau dua kali.

 

"Dengan booster, tingkat imunitas masyarakat diharapkan menjadi tinggi. Kalaupun mereka beraktivitas dengan pelonggaran prokes, tidak akan membahayakan bagi kesehatan," kata dia.

 

Kedua, pemerintah diminta untuk tetap menyosialisasikan pola hidup sehat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari ormas, OKP, organisasi profesi, sekolah, kampus, dan institusi lainnya. Dengan pola hidup sehat, dipastikan masyarakat akan jauh terhindar dari berbagai penyakit.

 

"Ketiga, pemerintah tetap diharapkan selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Karena itu, obat dan alat-alat kesehatan yang memadai harus tetap disiapkan. Semoga kekurangan obat dan alkes tidak terjadi lagi ke depannya," kata Saleh. (ann/rdn)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...